Widagdo, Tokoh masyarakat dari Kecamatan Sluke
Rembang, suaragardanasional.com – Warga di Kecamatan Sluke menyoroti sampai sekarang belum ada sekolah SMA/SMK negeri di kecamatan tersebut.
Padahal di Kecamatan Sluke terdapat PLTU, pelabuhan dan banyak pabrik besar berskala ekspor.
Widagdo, Ketua BPD Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke menganggap kondisi di Kecamatan Sluke timpang.
“Ada PLTU, ada pelabuhan, banyak pabrik, tapi sekolah SMA saja tidak ada di Kecamatan Sluke. Kondisinya jomplang, jadi ini sangat ironis sekali,” ungkapnya.
Ia sejak tahun 2015 sampai sekarang sering mengusulkan agar di Kecamatan Sluke dapat berdiri sekolah menengah atas, melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Namun sampai sekarang belum terwujud.
“Bapak-bapak pejabat, para anggota dewan jawabannya muter-muter, sampai sekarang nggak ada apa-apa, hanya nol besar. Mereka menjawab kalau sekolah SMA, kewenangan dari provinsi,” imbuhnya.
Ia merasa malu dari sisi pendidikan Kecamatan Sluke tertinggal dengan kecamatan lain, sekaligus mengajak tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Sluke untuk memperjuangkan berdirinya sekolah menengah atas.
“Apa panjenengan-panjenengan nggak malu. Saya malu sebagai warga Kecamatan Sluke. Mohon Kecamatan Sluke dipikirno, karena masih bagian wilayah Kabupaten Rembang dan Jawa Tengah,” tandas Widagdo.
Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ menanggapi di wilayahnya ada 2 kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah atas (SMA)/sederajat, yakni Kecamatan Sluke dan Kecamatan Pancur.
“Sluke berdekatan dengan Kecamatan Kragan dan Lasem, sedangkan Pancur juga dekat dengan Lasem dan Pamotan. Ini menjadi efek zonasi,” bebernya.
Meski secara zonasi, lulusan SMP sederajat dari dua kecamatan tersebut bisa melanjutkan sekolah ke kecamatan lain, namun kenyataannya masih banyak yang belum tertampung.
“Secara faktual, banyak yang tidak terjaring di zona-zona yang telah ditentukan. Jadi memang butuh kajian dan pertimbangan lebih dalam lagi,” kata Wabup yang akrab dipanggil Gus Hanies ini.
Masalah ini sudah diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pengelola pendidikan jenjang SMA sederajat, supaya nantinya mencarikan solusi terbaik.(T.Adjie)
