Jepara, suaragardanasional.com | Dinamika politik itu selalu ada, Setelah pencopotan Edy Sujatmiko, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara saat ini diisi oleh Pelaksana Harian (Plh), Ary Bachtiar. Namun, status ini hanya bersifat sementara, karena Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jepara tengah bersiap menggelar lelang jabatan untuk mengisi kursi sekda secara definitif.
Kepala BKD Jepara, Sridana Paminta, menegaskan bahwa proses seleksi harus mengikuti regulasi yang ketat. Langkah awal yang dilakukan adalah mengajukan usulan Penjabat (Pj) Sekda kepada Gubernur Jawa Tengah. Dalam waktu lima hari sejak penunjukan Plh, pihaknya juga wajib mengajukan izin seleksi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami ingin proses ini berjalan lancar,cepat dan transparan. Oleh karena itu, pengajuan proposal pengisian jabatan sekda definitif akan segera dilakukan,” ujar Sridana, Jumat (21/3/2025).
Dinamika Pemilihan Sekda Jepara
Dalam seleksi sekda ini, setiap pejabat yang memenuhi persyaratan, seperti memiliki status eselon II dan telah mengikuti diklat kepemimpinan tingkat II, berhak mendaftar. Namun, dalam konteks politik dan pemerintahan, pemilihan sekda tidak hanya bergantung pada persyaratan administratif juga tentunya punya kompetensi. Skill.
Ary Bachtiar, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menjadi sosok yang diperhitungkan. Apalagi, Bupati Jepara Witiarso Utomo (Wiwit) memiliki visi kuat dalam membenahi infrastruktur Jepara, terutama jalan di Kota Ukir.
Pemilihan Ary sebagai Plh Sekda dinilai sebagai langkah strategis yang sejalan dengan visi bupati. Namun, apakah Ary akan melaju dalam seleksi sekda definitif? Menanggapi hal ini, Ary memilih merendah.
“Saya hanya menjalankan tugas sebagai Plh. Saya tidak ingin berandai-andai, yang jelas saya akan fokus pada instruksi yang sudah diberikan bupati,” ujarnya.
Kenapa Lelang Jabatan: Transparansi atau Formalitas semata, adalah ini?
Lelang jabatan sekda ini menjadi sorotan dan perhatian masyarakat yang akan mengingat dinamika politik dan birokrasi yang selalu menyertai seleksi pejabat tinggi. Meski pemerintah menegaskan bahwa proses ini akan berlangsung secara transparan, tetap ada pertanyaan dari berbagai pihak mengenai kemungkinan adanya faktor politik yang memengaruhi hasil akhir.
Jika proses seleksi berjalan lancar dan baik akan menghasilkan sekda yang kompeten, maka Jepara akan mendapatkan birokrat yang mampu menjalankan roda pemerintahan secara profesional. Namun, jika proses ini hanya sekadar formalitas dan sudah ada nama yang “dipesan” sejak awal, maka kepercayaan publik terhadap mekanisme seleksi bisa dipertanyakan.
Dalam tiga bulan ke depan, publik Jepara akan menyaksikan bagaimana proses lelang jabatan ini berjalan. Apakah akan benar-benar mengutamakan kompetensi atau hanya menjadi ajang kompromi politik? Jawabannya ada pada transparansi dan integritas panitia seleksi serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan sangat penting.
(Hani K)
