“Benar sekali mas, saya berterima kasih atas kunjungan sampean di Desa Kami, “jikalau ada yang bisa saya jawab saya jawab kalau tidak bisa saya jawab ya gimana lagi !! Ucap narasumber yang dapat di percaya di Desa tersebut, dan enggan disebutkan namanya”.
Lanjutnya, Dan saya pun belum lama ini juga di panggil Inspektorat guna untuk di mintai keterangan prihal SPJ yang saya buat di setiap tahunnya, atas temuan BPK yang mencapai ratusan juta rupiah di Desa kami itupun masih di tahun 2020 belum yang tahun 2021/2023 wah !! Kalau sampai di priksa tambah puyeng saya mas” Terang nya.
Awak media pun mencoba mengkonfirmasi alokasi Dana Desa di tahun 2021/2023; Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) Rp 23.500.000
Tahun 2021, Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) Rp 50.000.000
Tahun 2022, Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 278.240.150
Tahun 2023, Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa Rp 87.229.550
Tahun 2023.
‘Kalau sampean menanyakan hal kegiatan (DD) di tahun 2021/2023, saya ini hanya bawahan mas kalau saya tidak di suruh mungkin saya tidak membuatkan SPJ dan saya tau semua kegiatan di tahun itu banyak permasalahan yang pada akhirnya membuat saya pusing sendiri kesana-kesini (Dinas) guna untuk di mintai keterangan” Tutupnya.
Salah satu warga Desa tersebut yang enggan di sebutkan namanya juga menyampaikan, berdasarkan data yang mereka miliki, sejumlah laporan pengerjaan untuk tahun 2021 hingga 2023 bahwa anggaran sudah terealisasi namun warga banyak merasa heran karna pengerjaan yang tidak di laksanakan atau tidak sesuai dengan judul mata anggaran yang tercantum.
“Kami merasa aneh, karna pos anggaran sudah kosong, tidak ada tapi pengerjaan tidak sesuai atau fiktif” Tambah narasumber yang enggan disebutkan namanya, menggambarkan kejanggalan yang dirasakan warga.
‘Masyarakat Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara menanti akan Inspektorat Kabupaten Mesuji yang mana dalam hal ini harus tegas dan transparan guna memeriksa Kepala Desa dan Aperatur nya yang diduga sengaja merugikan Negara hingga Ratusan Juta Rupiah untuk kepentingan diri sendiri (Aji Mumpung). (Tim).
