JEPARA, suaragardanasional.com - Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Wamen HAM RI) Mugiyanto di Pendapa RA. Kartini Jepara, Senin (18/11/2024). Mugiyanto didampingi Staf Ahli Bidang Strategis Kementerian HAM RI, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
Mugiyanto yang asli Jepara ini menyebut jika kunjungan kerja ke Kabupaten Jepara ini menurut Mugiyanto bermaksud sebagai silaturahmi dan memperkenalkan Kementerian HAM RI yang merupakan sebuah kementerian baru di Kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto.
"Dalam era pemerintahan Prabowo - Gibran ini berkomitmen untuk memajukan, menghormati, dan melindungi Hak Asasi Manusia sehingga dibentuklah Kementerian HAM," terangnya.
Mugiyanto menambahkan bahwa dalam UUD 1945 materi mengenai HAM ini paling banyak diatur. Mulai dari pasal 28 A hingga pasal 28 J, secara khusus pada pasal 28 I ayat 4 menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sehingga kementerian yang dipimpin Menteri Natalius Pigai dan dirinya ini menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan HAM sesuai amanat konstitusi.
"Perlindungan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi urusan-urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar," kata Mugiyanto.
Sementara itu, di hadapan Wamen HAM, Pj Bupati Edy Supriyanta memaparkan sejumlah capaian. Diantaranya konflik intolerasi yang pernah terjadi di Desa Dermolo selama 18 tahun (pembangunan GITJ Dermolo), telah selesai tahun 2021.
"Kami sampaikan pula, pada 28 Desember 2023, kami memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2023 dari Pj Gubernur Jateng. Penghargaan ini menjadi semangat kami untuk kian meneguhkan semangat mewujudkan pemenuhan HAM seluruh masyarakat Jepara," ungkapnya.
Edy menambahkan, iklim politik di Jepara juga sangat sejuk. Sembilan hari menjelang Pilkada, Jepara Aman dan Damai. Demokrasi di Jepara juga bertumbuh dengan baik. Ini dilihat dari naiknya tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu bulan Februari lalu, dari 83 persen pada 2019, menjadi 85,6 persen.
"Kami bersama Forkopimda, KPU, Bawaslu dan seluruh stakeholder, pihaknya siap dan berkomitmen menjaga tren positif, meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Jepara 27 November nanti," jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Wamen HAM juga melakukan dialog dan memberian bantuan kepada sejumlah penyandang disabilitas dari SADIFA (Sedulur Difabel Jepara). Sebelumnya, Mugiyanto juga melihat sudut-sudut peninggalan RA. Kartini di Pendapa, termasuk ruang pingit dan tempat mengajar batik Kartini.
(Hani K)
