PETISI MUNDUR : Menkominfo Budi Arie Setiadi dituntut mundur atau dipecat, pasca menteri yang Ketua Umum DPP Projo, gagal mengamankan Pusat Data Nasional dari serangan peretas. Menkominfo berdalih PDN sudah dilindungi dari peretasan dan tidak mempunyai back up data. Foto : Dok. SGN.com
Jakarta, suaragardanasional.com - Bobolnya data penting nasional di server Pusat Data Nasional (PDN) yang dihack oleh peretas, berujung hujan kritik dan tuntutan dari masyarakat agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur. Hilangnya data rahasia vital ini, mempertegas Menkominfo tak mampu bekerja melindungi kepentingan nasional dan rakyat.
"Menkominfo sampai hari ini masih cengegesan di forum DPR RI. Tidak ada pernyataan minta maaf dari yang bersangkutan kepada masyarakat dan ini memalukan dan seharusnya Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya," kata DPD terpilih dari Bali, Ni Luh Djelantik di Jakarta Jum'at (28/6/2024).
Dari DPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan sudah sepekan ini pelayanan masyarakat terhambat dan data keamanan masyarakat terancam. Padahal pada 2022, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Negara harus hadir menjamin keamanan data pribadi masyarakat.
Ni Luh Djelantik menambahkan masyarakat berhak menuntut Menkominfo untuk dipecat. Kalau data rakyat tidak aman, maka berpotensi terjadi class action besar-besaran. "Ayo seluruh anggota DPR RI bersatu, carikan rakyat, menteri yang kapabel. Bukan menjadi menteri atau komisaris karena balas jasa atau hasil give away," tandas Ni Luh Djelantik.
Di negeri Indonesia ini masih banyak orang yang lebih kompeten untuk mengurus IT warga negara. Ketidakbecusan Menkominfo, karena penempatan pejabat publik yang tidak tepat, dan tidak sesuai di bidangnya. Hanya orang yang punya kapasitas di bidangnya yang bisa menjadi pejabat publik atau menteri.
PDN baru-baru diretas oleh hacker yang menamakan diri Ransomeware. Pihak hacker meminta imbalan Rp 313 Miliar kepada pemerintah. Namun permintaan tersebut tak dipenuhi. Di hadapan Komisi I DPR RI, Menkominfo dicecar oleh dewan sebagai pihak yang lemah dalam melindungi PDN. Menkominfo pasrah PDN diobrak-abrik oleh Ransomeware. Jawaban Ketua Projo atau relawan Jokowi ini dikecam banyak pihak, termasuk DPR RI yang menyebut ini adalah kebodohan nasional. (Hery S)
