Saat dikonfirmasi, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan melalui Kasubsipenmas Sihumas Polres Jepara Ipda Puji Sri Utami mengatakan, bahwa pengungkapan aksi balap liar itu dilakukan oleh Tim Patroli Presisi Siraju pada Minggu dini hari.
"Sebelumnya petugas mendapatkan laporan dari warga melalui nomor telepon Call Center Polri 110 dan WhatsApp Siraju Polres Jepara di nomor 08112894040 akan adanya aksi balapan liar," ujar Ipda Puji.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa pada saat petugas mendatangi lokasi, puluhan remaja tengah berkerumun di area balap liar.
Mengetahui kedatangan polisi, para pelaku dan penonton balap liar semburat bubar dan berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Namun petugas telah melakukan antisipasi dengan memblokir jalur dan melakukan sweeping ke gang-gang yang berada di pemukiman warga.
"Itu kejadiannya sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Rengging - Ngabul, Kecamatan Pecangaan. Saat itu, Tim Patroli Presisi Siraju mengamankan 10 kendaraan sepeda motor," ujar Ipda Puji, Minggu (19/5/2024).
Puluhan kendaraan tersebut selanjutnya langsung diangkut dan diamankan di Polres Jepara guna proses hukum lebih lanjut.
Ipda Puji menyampaikan, dari hasil pendataan, mayoritas remaja yang terlibat masih duduk dibangku sekolah dan berstatus anak-anak atau di bawah umur. Dalam penindakan kasus ini, polisi memberikan sanksi tilang dan diajukan ke persidangan.
"Penindakan ini juga sekaligus dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) jelang Pilkada 2024. Kami berharap ke depan tidak ada lagi balap liar seperti ini," jelasnya.
Ia menambahkan, dalam operasi itu pihaknya menemukan sejumlah sepeda motor yang tidak sesuai spesifikasi kendaraan. Beberapa perlengkapan diganti dengan perlengkapan yang tidak standar, termasuk knalpot brong atau bising, hingga penggunaan ban kecil.
"Untuk kendaraan tidak sesuai dengan spektek dikenai pasal 385 ayat 1 junto pasal 106, kemudian pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 sedangkan untuk balap liar itu dikenakan pasal 297 junto pasal 115 huruf Undang-Undang 22 Tahun 2009," imbuhnya.
Rencananya, untuk bisa mengambil kendaraan tersebut, para pemilik kendaraan harus menunjukkan bukti pembayaran denda tilang serta mengganti perlengkapan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
Atas kejadian tersebut, Ipda Puji mengimbau kepada para pelaku balap liar untuk tidak mengulangi aksi balap liar.
Dia menegaskan, balap liar bisa membahayakan para pelaku juga pengguna jalan lainnya.
"Kami dari pihak kepolisian memberikan imbauan kepada para pengendara tersebut agar tidak mengulangi aksinya kembali karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengendara lainnya," pungkasnya.
(Hani K)
