 |
DISKUSI PENGELOLAAN SDA DAN KONSERVASI : LSPP yang ditunjuk sebagai Sekretaris Komisi Konservasi TKPSDA WS POS Lintas Provinsi Jateng dan DIY beraudiensi bersama Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung dan DPUPR serta DPRKPLH. TKPSDA akan menjalankan misi dan program Kementrian PUPR RI mulai tahun 2024 ini. Foto : Hery Setyadi |
Temanggung, suaragardanasional.com - Kawasan hulu sungai di pegunungan Sumbing Sindoro Prau menjadi sorotan nasional karena kondisinya kritis. Degradasi lingkungan akibat berubah fungsinya ribuan hektar hutan menjadi lahan pertanian semusim. Sumber daya air kini terancam dan butuh ekstra penanganan secara komprehensif mencegah dan mengatasi bencana alam.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Sekretaris Komisi Konservasi TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air) Wilayah Sungai Progo Opak Serang Lintas Provinsi Jawa Tengah - DI Yogyakarta bersama legislatif Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung dan Dinas PUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung di Ruang Sindoro Gedung DPRD Kabupaten Temanggung, Senin (18/3). Dalam pertemuan ini dibahas perihal penunjukan Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) sebagai Sekretaris TKPSDA dan ditunjuknya Kabupaten Temanggung sebagai kesekjenan tim yang dibentuk SK Kementrian PUPR RI tersebut.
Erda Wachyudi dari Komisi B mengapresiasi atas terbentuknya TKPSDA dan terpilihnya LSPP serta kepercayaan ditunjuk sebagai Sekjen yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kabupaten dan kota di Jateng dan DI Yogyakarta. "Dewan berterimakasih dan mengapresiasi atas terpilihnya LSPP dan kesekjenan TKPSDA yang akan berkantor di Kabupaten Temanggung. Karena semua program harus dikerjakan bersama. Disini juga hadir dari eksekutif atau dinas yang nantinya kita bisa bersinergi. Dewan akan mengawal hal ini," cetus Erda.
Selain Erda, anggota Komisi B lain yang hadir di audiensi membahas persiapan kerja TKPSDA tersebut adalah H Agung Priyo Widodo, Gunawan Adi Purnomo, H Dedi Haryadi, Ishadi, Ellynawati serta Muh Taryono. Dari DPUPR Kabupaten Temanggung hadir KaDPUPR Hendy Wahyu Nur Hidayat dan Sudiono dari Bidang SDA. DPRKPLH diwakili Antok dan rekannya.
Sekjen TKPSDA WS POS, Drs Anis Nugrahanto menjelaskan masa kerja tim ini dimulai di awal 2024 hingga tahun 2028 mendatang. Penunjukan kesekjenan pada Komisi Konservasi TKPSDA didasari pada wilayah hulu sungai yang ada di Temanggung yang difokuskan oleh tim. "Peran TKPSDA ini adalah mengkoordinir peran dan fungsi stakeholder baik regulator, developer, operator, dan user dalam rangka konservasi sumber daya air," jelasnya.
Ketua LSPP, Andrianto, mengaku tugas yang diemban timnya cukup besar untuk mensinergiskan berbagai pihak atau 5 K yakni Keprajan/Pemerintah, Kampus, Kampung, Komunitas dan Keraton. Agar tercapai kesepahaman antar sektor. "TKPSDA juga mengintegrasikan dan menyelaraskan kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air. Kemudian pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air. Dan kami di TKPSDA berkewajiban memberikan pelaporan secara tertulis kepada Menteri PUPR RI setidaknya 2 kali dalam setahun, dengan tembusan Gubernur dan Walikota/Bupati di wilayah kerja TKPSDA," terangnya.
LSPP pada audiensi tersebut hadir full team termasuk anggotanya yakni Moestamdji Seto PY, Sugiyati serta Humas Bidang Komunikasi LSPP Hery Setyadi. LSPP sebagai anggota TKPSDA WS POS akan berkantor di Kabupaten Temanggung untuk memudahkan koordinasi lintas provinsi.
Kepala DPUPR Hendy Wahyu Nurhidayat mengemukakan hadirnya LSPP sangat diperlukan, sehingga pihaknya tidak sendirian dalam melaksanakan tugas ini. "TKPSDA dan LSPP akan menjadi mitra kami dalam mengatasi permasalahan sumber daya air dari hulu hingga hilir. Kami prihatin atas banyak terjadinya tanah longsor, banjir dan degradasi sungai. Di sisi lain selama ini anggaran untuk kawasan hulu ini sangat kecil. Baru mendapatkan anggaran cukup besar yakni lebih kurang 10 miliar di tahun 2020-2023 untuk pembangunan talud di Umbul Jumprit," papar pria berkacamata ini.
Humas dan Bidang Komunikasi LSPP, Hery Setyadi mencatat bahwa dukungan dan supporting yang diperlukan oleh Sekretaris Komisi Konservasi Sumber Daya Air TKPSDA WS POS adalah kantor sebagai kesekretariatan. Kemudian lagi dukungan bagi kegiatan program berupa konsultasi, sosialisasi, FGD, identifikasi atau pengambilan ordinat, publikasi, dokumentasi proses dan pelaporan. "Kami akan menjadwalkan audiensi serupa dengan Bappeda Kabupaten Temanggung serta dengan PJ Bupati untuk menajamkan fokus pelaksanaan kerja tim," jelas Hery. (Hery S)
