Penataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Rembang
Rembang, suaragardanasional.com – Dari tahun 2017 hingga tahun 2024 ini, Pemkab Rembang sudah membedah rumah hampir 20 ribuan titik.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyebut rata-rata tiap tahun menata sekira 4 ribuan rumah, dari berbagai sumber anggaran.
Termasuk melalui dana desa yang diwajibkan membedah minimal 10 rumah warga tidak mampu.
“Selain itu anggaran kabupaten, provinsi maupun Kementerian PUPR dari pusat. Di tahun 2019 sempat 5 ribu lebih, saya masih ingat betul itu. Meski orang tua, tapi ingatan saya nggak kalah sama yang muda-muda,” kata Bupati terkekeh.
Hafidz menimpali program bedah rumah sempat terhenti dua tahun akibat pandemi Covid-19.
“Saya kadang rodo meri dengan daerah lain, sana mbedah omah 200 wae viral, tapi di sini 4 – 5 ribu tiap tahun. Riil ini, saya nggak mengada-ada. Setelah pandemi, kita mulai lagi,” terangnya.
Menurut Bupati, masalah rumah menjadi fokus penanganan, karena hal itu kebutuhan pokok yang harus betul-betul diperhatikan pemerintah.
“Karena kalau orang papannya tidak layak, pasti kehidupannya tercabik-cabik. Maka papan (rumah) menjadi prioritas pertama yang kami laksanakan,” tandas Bupati.
Angka Kemiskinan
Penataan rumah tidak layak huni juga diiringi dengan program jambanisasi.
Hanya sayangnya masih ada kekurangan untuk sanitasi, belum dapat dituntaskan, karena cakupannya lebih luas, seperti sarana pembuangan sampah dan pembuangan air limbah.
“Sayangnya memang masih belum ada tindak lanjut sanitasinya. Jambane ono, tapi air limbah rumah tangga gak ono salurane, ini juga masalah. Saya belum bisa menyelesaikan,” bebernya.
Hafidz menimpali kondisi rumah dan sanitasi turut mempengaruhi angka kemiskinan di wilayahnya.
Ia memperinci berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017 lalu, angka kemiskinan di Kabupaten Rembang mencapai 18,35 % (115 ribuan jiwa), kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 14,17 % (91 ribuan jiwa).
“Jangan hanya melihat angka sekarang yang masih tinggi, tapi ada trend penurunan. Ini kedepan harus kita upayakan agar semakin turun, sehingga jadi pimpinan harus ada pilihan-pilihan skala prioritas,” pungkas Hafidz. (T.Adjie)
