Jepara, SGN.com - Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Rimba Desa Resto, Rabu (13/12/2023).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Jepara H. Edy Supriyanta. Hadir dalam acara itu Forkompinda, Kepala Perangkat Daerah, BUMD, BUMN, Dinas Vertikal, dan dari PHRI.
H. Edy Supriyanta dalam paparannya menyampaikan, Kurang dari 3 pekan, kita akan menghadapi libur natal 2023, libur tahun baru 2024, dan libur
sekolah. Sinergi dan koordinasi lintas sektor harus
diperkuat untuk menjaga situasi kondusif, aman dan tertib di Kabupaten Jepara.
Selain kondusifitas wilayah, Pergerakan aktivitas ekonomi di masyarakat juga meningkat. Untuk itu, pastikan stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas), termasuk BBM dan LPG bersubsidi menjadi perhatian Pemkab.
"Pantau stok dan harga Kepokmas di pasar tradisional, distributor, agen, dan pedagang besar. Pastikan kelancaran distribusi komoditas pangan
strategis. Jangan ada penimbunan,"tegas H. Edy Supriyanta.
Menurutnya, untuk stok LPG di 2023 dipastikan aman, sampai 11 juta, dan sudah terealisasi 9 juta. Sedangkan sisanya, 2 juta cukup sampai bulan Desember 2023. Untuk 2024, Pemkab Jepara sudah menyiapkan 14 juta gas LPG melon.
"Kita akan penuhi kebutuhan masyarakat. Untuk kepokmas jelang nataru, harganya masih stabil,"tuturnya.
Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan, pihaknya siap bersinergi dengan pemkab Jepara dalam menjaga keamanan dan kenyamanan jelang nataru. Polres Jepara mendirikan Pos Pengamanan di Mayong, Welahan, Keling. Menyiapkan tim satgas pangan, mengantisipasi penimbunan kepokmas.
"Kita sudah Mapping di beberapa titik, untuk memberi keamanan, kenyamanan bagi masyarakat,"ucap Kapolres.
Sementara itu, Ketua DPRD Jepara Haizul Ma'arif mengungkapkan,
dibarengi Pemilu, kondisi dan situasi sangat penting dalam menjaga keamanan. Dalam menghadapi musim penghujan, pupuk yang dipakai petani biasanya menggunakan Kartu Tani, sekarang bisa pakai KTP. (Hani)
