 |
SOROTI KASUS SERAGAM : Tim LSPP bertemu dengan Pj Bupati Temanggung membahas adanya temuan mark up harga seragam sekolah saat PPDB 2023 di ruang kerja Bupati Temanggung. Foto : Hery Setyadi |
Temanggung, SGN.Com - Kasus pembelian seragam sekolah dan terjadinya mark up harga selana PPDB 2023 menjadi keprihatinan banyak pihak. Pj Bupati Temanggung, Hari Agung Wibowo secara tegas menyatakan akan menurunkan Tim Inspektorat untuk memeriksa Kepala Sekolah (kepsek) yang pada PPDB 2023 diketahui melakukan praktek pembelian seragam kepada peserta didik baru.
Penegasan tersebut disampaikan Pj Bupati saat menerima Tim LSPP di ruang kerjanya, Selasa (14/11) siang. Dalam pertemuan audiensi dengan Tim LSPP dihadiri Ketua LSPP Andrianto dan tim serta Pj Sekda Agus Sujarwo yang juga ex officio Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dan Biro Hukum Setda Temanggung. Pj Bupati, Agung menambahkan berterimakasi atas adanya temuan dari LSPP dan dirinya berjanji meminta Inspektorat untuk khusus mencermati kasus seragam ini.
"Secara sanksi, Disdik akan berikan ke kepsek yang bersangkutan. Kita ingin ada perbaikan di Disdik. Aturannya, regulasi sudah jelas dan pasti diberikan sanksi, terutama administrasi terlebih dulu. Makanya kita dan LSPP bisa sinergis untuk bisa mengingatkan dunia pendidikan yang bersih," kata Agung.
Pj Bupati menambahkan, bahwa paradigma sudah berubah, dengan ketentuan-ketentuan yang baru pada mereka (sekolah) atau kepala sekolah. Dunia pendidiksn di Kabupaten Temanggung memang perlu perbaikan. Perlu diketahui, 50 persen ASN di Pemkab, itu ada di Dinas Pendidikan. "Kalau mereka ada yang mbalela, kita beri sanksi yang tegas. Kami selaku pengambil kebijakan. Kita akan periksa kepala sekolah. Sanksi yang bakal diberikan bisa administrasi, ringan, sedang dan berat. Kalau masuk ranah pidana ya kasihan," ujarnya.
Agung meminta, setitik cela itu tidak digebyah uyah bahwa semua kepsek buruk. Setitik yang buruk itu harus kita betulkan. Ini yang namanya kita dorong perbaikan. Kita semua pasti punya kesalahan.
bagaimana yang salah itu kita perbaiki," tandasnya.
Kalau memang diketemukan hal yang salah, kita turunkan tim inspektorat dan diaudit. Jika betul kesalahan tersebut, turunkan tim inspektorat dan beri sanksi. "Karena bagaimanapun, saya adalah kepala birokrasi.
Saya senang teman-teman LSPP ini yang bisa bangun perbaikan bagi Temanggung. Selaku Pj Bupati, Agung akan turunkan tim inspektorat yang independen. Ini sbg pembelajaran bagi kepsek atau oknum-oknum yang lain.
Agung mengutarakan, agar pembelajaran kasus PPDB 2023 ini bisa diketahui sekolah lain. Mari kita membangun Temanggung lebih baik. Dengan adanya masukan yang membangun. Saya saran, jika masuk ranah pidana, nanti bisa terbelah. Ini yang utama dari kami. Kesalahan ini bisa diperbaiki, pintanya.
Ketua LSPP, Andrianto menyatakan kasus mark up seragam sekolah pada PPDB 2023 berpotensi masuk ke ranah pidana. Sebab bukti dan konstruksi hukumnya sudah jelas. "Saat kami melakukan investigasi ke sejumlah sekolah. Para kepala sekolah sudah mengakui bahwa mereka offside. Kita juga sudah memegang data bukti slip pembayaran kain seragam sekolah yang harganya dimark up jauh ditas kewajaran. Parahnya, kasus semacam ini terjadi berulang-ulang setiap tahun dan Disdik seperti abai soal ini," ungkap Andrianto. (Hery S)
