Bupati “Harus Ada Hitung-Hitungannya, Biar Jelas Semua"

Bupati Rembang, Abdul Hafidz memberikan sambutan, dalam forum Muskab dan pengukuhan Dewan Korpri, Jum’at (03/11).






Rembang , SGN.com – Bupati Rembang, Abdul Hafidz mendorong Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) lebih tertib berorganisasi, karena para personilnya yang merupakan aparatur sipil negara, harus bisa menjadi contoh masyarakat.


Hafidz menyampaikan hal itu saat hadir dalam Musyawarah Kabupaten dan pengukuhan Dewan Korpri Kabupaten Rembang masa bhakti 2023 – 2028 di lantai IV Kantor Bupati, Jum’at pagi (03/11).


Ia menyebut tertib administrasi, tertib keuangan dan tertib waktu sebagai pondasi utama. Apalagi organisasi Korpri juga ada uang di dalamnya, mengingat gaji pegawai negeri dipotong Rp 7.500 setiap bulan.


“Harus ada hitung-hitungannya, biar jelas semua. Transparansi dan akuntabilitas organisasi memang untuk menjamin kelangsungan organisasi. Organisasi ini ada duwitnya, setiap bulan gaji bapak ibu dipotong,” ujarnya.


Hafidz meminta ajang Muskab ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi guna menyelesaikan hal-hal yang belum tuntas dan membahas rencana kerja kedepan. Kalau anggota ada ide-ide segar disampaikan, demi Korpri yang lebih baik.


“Saya sampaikan sekali lagi jangan sampai rapat kerja ini untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menyempurnakan yang belum sempurna, menyelesaikan yang belum selesai. Untuk merapatkan barisan, membahas kerja ke depan,” ucapnya.


Ia juga berpendapat tidak tepat kalau nantinya Korpri berharap memperoleh bantuan dari APBD, karena Korpri berisi pegawai negeri dan organisasi besar.


“Kok ada harapan untuk mendapatkan bantuan dari APBD, ya sah-sah saja, tapi tidak tepat, wong Korpri pegawai negeri, organisasi besar. Maka harus ada hitung-hitungannya, uang masuk berapa, keluar berapa,” tandas Hafidz.


Ketua Korpri Kabupaten Rembang periode 5 tahun kedepan, dipercayakan kepada Ketua baru yang juga Sekda Rembang, Fahrudin.


Korpri periode ini harus menghadapi sisa permasalahan dari periode sebelumnya, yakni anggaran untuk membayar dana pensiunan ASN sempat macet. Kala itu nominalnya diperkirakan mencapai Rp 1,1 Miliar. ( Totok Adji)

Tags

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top