BENTUK PENGAWAS PARTISIPATIF : Bawaslu memetakan sejumlah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah yang mempunyai nilai potensi kerawanan tinggi saat pesta demokrasi di tahun 2024. Bawaslu perlu membentuk pengawas partisipatif yamg terdiri dari anak muda usia 20 hingga 25 tahun. Foto : Hery Setyadi
Temanggung, SGN.Com - Kabupaten Temanggung termasuk satu dari sekian kabupaten di Temanggung yang nilai kerawanannya tinggi. Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) berpotensi terjadi kerawanan, gangguan keamanan dan gesekan antar masyarakat.
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pun menggelar Pendidikan Pengawas Partisipatif di Jateng. Dilatarbelakangi jumlah pengawas pemilu yang sangat terbatas.
Dimana setiap kabupaten atau kota hanya terdapat 4sampai 5 orang pengawas.
Di tingkat desa pun jumlah pengawas terbatas yakni hanya 3 orang. "Maka di undang-undang tentang pemilu diamanatkan bahwa perlu dibentuk pengawas partisipasif," kata Koordinator Bidang Pencegahan Bawaslu Provinsi Jateng, Kholiq, saat membuka sesi pertama Pendidikan Pengawas Partisipatif 2023 Kabupaten Temanggung, di Hotel Indraloka (11/10).
Kholiq menjabarkan, diharapkan pengawas partisipasif dapat menjadi kepanjangtanganan Bawaslu. Dengan rentang usia kalangan muda pada
20-25 tahun, seorang pengawas partisipasif dinilai masih sangat segar, aktif dan bisa bergerak cepat.
"Kalian sebagai pengawas partisipatif dapat menjadi pelaku sejarah kolosal yakni pemilu. Kenapa kolosal, karena hajat atau pesta demokrasi ini skalanya nasional," tandas Kholiq.
Dia menggambarkan, tidak ada demokrasi tanpa benturan. Jumlah pemilih di Indonesia ratusan juta orang, sehingga berpotensi terjadi gesekan kepentingan selama pemilu berlangsung.
Bawaslu Provinsi Jateng menggelar Pendidikan Pengawas Partisipatif ini mulai Rabu (11/10) hingga Jum'at (14/10) lusa. Para pengawas pemilu muda direkrut di setiap desa atau kecamatan. Mereka akan dididik teknis pengawasan jalannya pemilu di wilayahnya masing-masing. (Hery S)
