Saat menemui aktifis lintas komunitas yang peduli terhadap perempuan dan anak yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Demak (GPD) dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, Bupati Demak yang didampingi Kadinsos P2PA, Eko Pringgolaksito, menyepakati bahwa penyelesaian serta penanganan trauma harus menjadi prioritas selain memberikan hukuman pada pelaku dan mengubah stigma buruk di masyarakat.
Menurut Bupati langkah yang dilakukan Pemkab untuk mendukung hal tersebut adalah dengan mendirikan posko pusat kesejahteraan desa di setiap desa di Kab Demak. Selain itu Dinsos juga sudah memfasilitasi korban KDRT yang didorong untuk pemberdayaan ekonomi. Sementara untuk pelaporan kasus bisa disampaikan di biro hukum Demak.
"Untuk perlindungan hukum bisa melalui bagian hukum. Gratis. Sehingga jika ada yang bermasalah bisa menghubungi biro hukum Demak dan nanti bisa bekerja sama dengan Paralegal," tuturnya, Rabu (8/3).
Selain itu pihaknya juga selalu melakukan pendekatan berupa sosialisasi ke tingkat desa melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat agar bersama sama saling menjaga agar tercipta rasa aman di lingkungan.
"Tokoh agama dan tokoh masyarakat kami ajak untuk ikut memberikan rasa aman dan pengawasan sebagai mitigasi bersama agar kekerasan baik pada perempuan dan anak tidak terjadi di lingkungannya," imbuh bupati.
Di sisi lain, Masnuah, selaku koordinator GPD sekaligus founder Yayasan Paralegal Pertiwi menyampaikan bahwa selain angka kekerasan yang tinggi, stigma dan penyelesaian kasus juga belum berpihak pada korban. (SRJ/HS)
