Semarang, SGN.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dinilai tepat bila direshuffel dari Kabinet Indonesia Maju. Keberadaan SYL di kabinet dinilai sudah tidak etis, akibat dari tindakan Ketum Nasdem Surya Paloh yang mendeklarasikan Anies Baswedan yang notabene pernah dilengserkan sebagai Menteri Pendidikan.
Di Kabinet Indonesia Maju, salah satu partai politik yang ikut berkoalisi adalah Nasdem. "Dengan mendeklarasikan capres secara sembarangan, tentu Nasdem sudah deklarasi keluar dari koalisi. Konsekuensinya, secara etika politik, menteri dari Nasdem harus mengundurkan diri. Jika diambil tindakan tegas, ya Mentan SYL direshuffle segera," tegas Ketua DPN Seknas Jokowi Nusantara, Guruh Hermawan Rudianto di Semarang, Senin (26/12).
Reshuffle Mentan SYL adalah suatu keniscayaan. Guruh menegaskan, posisi SYL di kabinet bisa menjadi benalu bagi perjalanan pemerintahan Jokowi. Alasan reshuffle cukup logis dan juga mempertimbangkan prestasi Mentan yang kurang sinergis dengan langkah Presiden Jokowi yang taktis.
Guruh Hermawan Rudianto berpendapat, untuk sementara posisi Mentan SYL bisa digantikan oleh Wakil Mentan yakni Harvick Hasnul Qolbi yang dinilai lebih kompeten dan memiliki rekam jejak baik. Jika reshuffle dilakukan, Harvick dapat menyelaraskan kebijakan Presiden Jokowi.
Perkembangan politik mendekati 2024 memang begitu dinamis. Presiden Jokowi memberi sinyal akan melakukan kocok ulang kabinet alias reshuffle sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024 mendatang.
Hal itu pernah dikatakan Jokowi merespons hasil survei lembaga Charta Politika Indonesia yang menyebut bahwa mayoritas masyarakat setuju ada reshuffle kabinet.
"Mungkin (reshuffle kabinet di akhir masa pemerintahan)," ucap Jokowi menjawab singkat mengenai hal itu di Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jumat (23/12).
Jokowi enggan memastikan kapan reshuffle akan dilakukan. Dia hanya tersenyum ketika kembali ditanyakan mengenai hal itu. "Ya nanti," ucap Jokowi singkat.
Sebelumnya, lembaga Charta Politika Indonesia dalam rilis survei terbarunya menyebut bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi ada di angka 72,9 persen.
Pada saat yang sama, kepuasan publik terhadap kinerja menteri-menteri Jokowi hanya 60,5 persen. Charta menyebut ada 61,8 persen responden yang setuju reshuffle kabinet. Sebanyak 26,6 persen responden tak setuju Jokowi kembali merombak kabinetnya.
Desakan reshuffle menguat setelah keputusan Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sejumlah kelompok pendukung Jokowi tak suka NasDem mendukung sosok yang dinilai bertentangan dengan Jokowi secara politik. Bahkan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir agar NasDem direshuffle sebab berkompromi dengan pihak yang dianggap mereka berseberangan dengan pemerintah.
NasDem juga dianggap melanggar etika pemerintah.
"Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ujarnya.
Terkait rencana reshuffle yang dilontarkan Jokowi, Ketua Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat meminta agar Presiden mengevaluasi dua menteri dari Partai NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. (Hery S)
