Acara Deklarasi dan Pelantikan DPW GJL Jateng tersebut berlangsung di Gedung Grandhika Setda Provinsi Jawa Tengah Jl. Pahlawan Semarang pada Kamis, 15 Desember 2022.
Dalam sambutan, Ketua terpilih DPW GJL Jateng Ali Yusron menuturkan pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah dan membantu masyarakat menyelesaikan masalah secara hukum tanpa tebang pilih.
“Kami akan bersinergi dengan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan berkaitan dengan hukum tanpa tebang pilih,” ujar Ali.
Ali Yusron mengatakan pihaknya akan mendorong para anggotanya agar dalam melakukan pekerjaan apapun jangan sampai melanggar hukum.
“Kita saling mengoreksi bila di antara kita terjadi kesalahpahaman atau berbeda pendapat, karena dengan mengoreksi bisa kita selesaikan dengan demokrasi sesuai dengan dasar hukum negeri ini,” tuturnya.
Dalam sambutan Ketua Umum GJL Pusat Riyanta SH, tidak hanya melakukan pelantikan dan memimpin Jalannya pengukuhan pengurus DPW GJL Jateng. Dirinya juga memberikan pembekalan sekaligus pendadaran terhadap pengurus GJL yang baru dilantik.
Hal ini berkaitan dengan organisasi ini mau dibawa kemana, sesuai dengan namanya Gerakan Jalan Lurus (GJL), harus berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga organisasi (AD/ART).
Lebih lanjut Riyanta mengungkapkan bahwa semua anggota dan pengurus memiliki kewibawaan dimata masyarakat maupun pemerintah.
"Sebagai pengurus dan anggota GJL kita diwajibkan banyak mbantu warga yang kurang mampu disegala bidang, selain membantu juga diharapkan untuk berperan aktif dalam mengawal pelayanan publik, pembangunan, dan pengawasan anggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Negara, awasi dan dukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, supaya pemerintah bekerja dengan baik demi kepentingan masyarakat luas", ungkap Riyanta.
Riyanta yang juga Anggota Komisi II DPR RI mengatakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) GJL didukung oleh banyak pihak. Dia berharap agar GJL menjadi solusi atas permasalahan nasional.
“Ketika ada persoalan apapun yang selama ini tidak bisa diselesaikan secara tuntas, ketika GJL turun tangan akan bisa selesai", ujarnya.
Azas ormas GJL, adalah Pancasila dan UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum, jadi ketika ada persoalan, jangan ada penyelesaian di luar hukum, jangan anarkis, tapi bagaimana bermusyawarah untuk mufakat dan membangun keserasian, keselarasan pemahaman demi terwujudnya jalan keluar terbaik", pungkasnya.(Gus)
