KUDUS,SGN.com - Keseluruhan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Bupati Kudus Hartopo dalam sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Cukai di Balai Desa Papringan dan Gedung JHK Kecamatan Kaliwungu, Rabu (9/11).
"Seluruh DBHCHT nantinya kembali lagi untuk masyarakat. Baik berupa BLT, maupun pelayanan kesehatan," terangnya
Hartopo menerangkan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan 215/PMK.07/2021, DBHCHT 2022 sebesar 174 miliar rupiah dialokasikan untuk bidang penegakan hukum 10 persen, bidang kesehatan 40 persen, dan bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) buruh rokok dan pelatihan termasuk alokasi kesejahteraan masyarakat.
"Penggunaan DBHCHT ini diatur oleh PMK. Sebesar 50 persen dananya untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk BLT buruh rokok dan pelatihan," imbuhnya.
Sementara itu, sektor pelayanan kesehatan sebesar 40 persen digunakan untuk membiayai BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), pembangunan puskesmas maupun melengkapi alat kesehatan. Sehingga pelayanan kesehatan di Kudus optimal.
"BPJS bagi masyarakat kurang mampu juga dibiayai pemerintah. Bagi yang mau mengajukan langsung menghubungi kepa desa saja, nanti ada verifikasi dari desa, Dinsos, dan Dinas Kesehatan Kudus," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kudus Masan mengajak masyarakat ikut mengawasi peredaran rokok ilegal di wilayah setempat. Sebab, rokok ilegal dapat merugikan negara dan menurunkan DBHCHT. Masan meminta masyarakat tak segan untuk segera melaporkan ke Kantor Bea Cukai Kudus apabila mengetahui tempat produksi rokok ilegal.
"Mengatasi peredaran rokok ilegal itu perlu kerjasama seluruh elemen termasuk masyarakat. Kalau mengetahui produksi rokok ilegal langsung laporkan saja. Identitas pelapor dilindungi," ujarnya.
Salah satu peserta sosialisasi, warga Desa Papringan, Muhammad Khoirul Basyar mengungkapkan lebih memahami penggunaan DBHCHT. Bonusnya, Basyar bisa berinteraksi langsung dengan Bupati Kudus dan Ketua DPRD Kudus.
"Sosialisasinya menarik ya. Tadi juga bisa langsung berdialog dengan Pak Bupati. Saya juga jadi tahu penggunaan dana cukai untuk apa saja. Lengkap pokoknya," ungkapnya. (*)
